M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tertanggal 15 Desember 1954;
4. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dari Objek Perkara yang terletak di Jalan Agus Salim No. 1, Hutatoruan X, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara seluas kurang lebih 50.000 m² atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan Rumah Sakit Tarutung atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung dengan batas-batas sebagai berikut:

5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV untuk menyerahkan Objek Perkara yang terletak di Jalan Agus Salim No. 1, Hutatoruan X, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara seluas kurang lebih 50.000 m² atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan Rumah Sakit Tarutung atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung dengan batas-batas sebagai berikut:

berikut dengan peralatan kesehatan dan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung kepada Penggugat;

6. Memerintahkan Tergugat II untuk memproses penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Penggugat atas Objek Perkara yang terletak di Jalan Agus Salim No. 1, Hutatoruan X, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara seluas kurang lebih 50.000 m² atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan Rumah Sakit Tarutung atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung dengan batas-batas sebagai berikut:

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat yang jumlah dan nilainya pantas menurut pertimbangan Majelis Hakim;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Objek Perkara yang terletak di Jalan Agus Salim No. 1, Hutatoruan X, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara seluas kurang lebih 50.000 m² atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan Rumah Sakit Tarutung atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung dengan batas-batas sebagai berikut:

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari dalam hal Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara a quo;

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).